Di Duga Asal Asalan, Pembangunan TPT Desa Kendal Jaya kecamatan pedes kabupaten karawang Jadi Permasalahan publik

HomeDaerah#kab.karawang

Di Duga Asal Asalan, Pembangunan TPT Desa Kendal Jaya kecamatan pedes kabupaten karawang Jadi Permasalahan publik

Karawang,Liputan4.com- Penelusuran Lembaga KPK beserta Rekan media belum lama ini Pemdes Kendaljaya Kec.Pedes Kabupaten Karawang,melakukan kegiatan Pe

Bismillah Ar Rahmaan Ar Rahiim
Penyerahan APD dan Cairan Disinfektan Oleh Balai Peningkatan Produktifitas Kendari Ke Pemprov Sulbar.
Laka Laut di Pitue, 1 Nelayan meninggal

Karawang,Liputan4.com-

Penelusuran Lembaga KPK beserta Rekan media belum lama ini Pemdes Kendaljaya Kec.Pedes Kabupaten Karawang,melakukan kegiatan Pembangunan Turap Penahan Tanah ( TPT ) lokasi Dusun pajaten Rt.004/002, sumber dana dari Dana Desa ( DD ) tahap 1 anggaran tahun 2020,
Saat konfirmasi pekerja,Pembangunan Turap Penahan Tanah ( TPT )menurut pihak pekerja hanya menyebut dengan volume panjang 800 M saja.

Hasil yang dihimpun banyak kejanggalan, Selain tidak memasang papan nama kegiatan, fisik pelaksanaan pembangunan, Tidak sesuai Spesifikasi Teknik adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi agar pembangunan konstruksi tersebut dapat bernilai efektif/efisien serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Dalam kegiatan pemasangan pondasi selain tidak digali ketinggian volume juga tergantung kedalaman fisik, pemasangan pondasi dengan cara Batu kali di susun kedalam air setelah disusun baru dikucur dengan adukan “seperti gulali dikucur dengan gula”
Untuk lebih jelas volume ketinggian Turap Penahan Tanah ( TPT ) mencoba mengukur fisik,dari titik 0 ketinggian 0,40 cm. menurun ,0,35 cm ada juga 0,28 cm, pasalnya dasar pendasi tidak digali,terlebih dahulu, yang menghasilkan pengerjaan TPT kwalitasnya seperti ini, amburadul”kata herman”.

“Pembangunan di era reformasi dan otonomi daerah, Peran serta elemen masyarakat memiliki hak untuk tau dalam hal pembangunan yang dibiayai dari pemerintah Pusat/ Daerah, untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama kegiatan pembangunan, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran,yang sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.

 

Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 25 Peraturan Persiden RI No. 70 tahun 2012 Pelaksana Pembangunan Pemerintah Pusat/ Daerah wajib memasang papan nama kegiatan pembanguan pihak pelaksana tidak memasang papan nama sejak awal dilokasi ketika tengah berlangsung sangat bertentangan dengan Undang Undang.

Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik, “kata Anwar di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Namun ketika Kepala Desa (Kades) menggunakannya diluar ketentuan yang berlaku, jeruji besi tempat mereka. Peluang dan niat itu ada karena pengelolaan dana desa minimnya kontrol masyarakat,

 

Awak media bersama Lembaga KPK mencoba konfirmasi Kades Kendaljaya ( Ralim yang akrab dipanggil Dora ) di ruang kantornya” saat di konfirmasi awak media anggaran Dana Desa DD tahap 1 anggaran tahun 2020,fisiknya membangun Turap Penahan Tanah ( TPT ) pengerjaannya amburadul tidak sesuai Spesifikasi Teknik, itu volume tinggi x volume panjang,Kades mengatakan pertanyakannya jangan terlalu panas enjoy aja, Kades mencoba memberi kan uang 100 rb kepada awak media namun ditolak,Rabu (24/6/20)
Sementara” Petamin Sinaga” Ketua Lembaga KPK Karawang, menanggapi hasil temuan awak media bersama anggotanya, maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir ini.

 

Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.
maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Pendamping Desa ,Pendamping Desa adalah sangat penting dan menjadi ujung tombak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping Desa yang professional

Pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

 

Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan informasi kepada masyarakat Desa sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan huruf (p).
Pentingnya peran masyarakat ini mengacu dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN. Serta UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Pungkasnya ( Unay Clozaril )

 

Ms.efendi

The post Di Duga Asal Asalan, Pembangunan TPT Desa Kendal Jaya kecamatan pedes kabupaten karawang Jadi Permasalahan publik appeared first on LIPUTAN4.COM.

Loading spinner

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: